sbu konstruksi diterbitkan oleh
SBU Pekerjaan Konstruksi diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Konstruksi (LPJK). LPJK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin mutu dan kompetensi perusahaan jasa konstruksi di Indonesia. LPJK dibentuk pada tahun 1999 dan beroperasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
LPJK mengeluarkan sertifikat SBU Pekerjaan Konstruksi yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi. Sertifikat ini diperlukan untuk mengajukan tender proyek konstruksi dan menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
LPJK juga bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk para profesional dalam industri konstruksi, seperti manajer proyek, konsultan, dan kontraktor. LPJK juga berkontribusi dalam pengembangan standar dan peraturan yang berlaku di industri konstruksi di Indonesia.
LPJK juga menyediakan layanan pengujian dan sertifikasi untuk bahan konstruksi dan peralatan, serta melakukan verifikasi dan evaluasi kinerja perusahaan jasa konstruksi. LPJK bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi industri konstruksi di Indonesia.
Selain itu, LPJK juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan jasa konstruksi yang telah menerima sertifikat SBU Pekerjaan Konstruksi. LPJK akan memantau kinerja perusahaan tersebut dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Jika perusahaan tersebut tidak memenuhi standar, LPJK dapat mencabut sertifikat SBU Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkan.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
Important Notice for Foreign Investors
Professional Services Disclaimer
PT. Gaivo Solusi Manajemen is an independent professional services firm specializing in business incorporation and corporate services for foreign investors in Indonesia. We work in cooperation with licensed notaries, legal advisors, and government-appointed agencies. All services are provided in accordance with Indonesian laws and regulations.
Regulatory Compliance
We operate in full compliance with Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) regulations, Ministry of Law and Human Rights requirements, and all relevant government agencies. Our services adhere to Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions.
Need Assistance?
Contact our international team for personalized consultation about your investment plans in Indonesia.
