KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
KBLI adalah kode klasifikasi standar untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi Indonesia ke dalam berbagai lapangan usaha. Dalam sistem OSS-RBA dan pengadaan barang/jasa, kode KBLI yang tercantum pada NIB perusahaan harus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dilelang. Ketidaksesuaian kode KBLI merupakan penyebab mutlak kegagalan administrasi peserta tender karena dianggap tidak memiliki kompetensi legal pada bidang usaha tersebut.
Praktisi di lapangan sering menghadapi kendala saat mengikuti tender yang bersifat multidisiplin (misal: konstruksi sekaligus pengadaan alkes). Penyedia harus memastikan memiliki kode KBLI yang mencakup seluruh aspek pekerjaan tersebut atau melakukannya melalui skema KSO dengan mitra yang memiliki KBLI relevan. Melakukan pembaruan data KBLI secara berkala sesuai versi terbaru yang dikeluarkan oleh BPS sangat penting bagi pelaku usaha agar tetap relevan dengan persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan di portal LPSE.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
Important Notice for Foreign Investors
Professional Services Disclaimer
Gaivo Consulting Group is an independent professional services firm specializing in business incorporation and corporate services for foreign investors in Indonesia. We work in cooperation with licensed notaries, legal advisors, and government-appointed agencies. All services are provided in accordance with Indonesian laws and regulations.
Regulatory Compliance
We operate in full compliance with Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) regulations, Ministry of Law and Human Rights requirements, and all relevant government agencies. Our services adhere to Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions.
Need Assistance?
Contact our international team for personalized consultation about your investment plans in Indonesia.